Home Asia Pasifik Selasa, 31 Juli 2018 - 1038 WIB Surati Jokowi, PM Singapura Siap Membantu Korban Gempa Lombok A A A JAKARTA - Perdana Menteri PM Singapura Lee Hsien Loong menulis surat untuk Presiden Indonesia Joko Widodo Jokowi yang berisi ucapan belasungkawa terkait bencana gempa bumi di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Singapura siap membantu para korban PM Lee untuk Jokowi tertanggal 31 Juli 2018. Surat itu dipublikasikan Kementerian Luar Negeri Singapura melalui Kedutaan Besar-nya di surat PM Singapura yang diterjemahkan SINDOnews, Selasa 31/7/2018, dari halaman Facebook "Singapore Embassy in Jakarta".31 Juli 2018Yang Mulia Presiden Jokowi,Saya sangat sedih dengan berita gempa di Lombok, Nusa Tenggara Barat, yang telah mengakibatkan hilangnya kehidupan secara, korban cedera, dan kehancuran. Atas nama rakyat Singapura, saya menyampaikan belasungkawa yang tulus kepada Indonesia dan keluarga yang terkena kami bersama dengan rakyat Indonesia selama melewati masa sulit ini, dan saya berharap yang terluka cepat sembuh. Singapura siap membantu indonesia dengan cara apapun yang kita HormatLee Hsien LoongGempa yang mengguncang Lombok terjadi pada hari Minggu lalu. Jumlah korban tewas akibat gempa berkekuatan 6,4 skala richter SR hingga hari ini tercatat sekitar 16 orang, termasuk warga itu, gempa juga menyebabkan kerusakan pada sejumlah bangunan. Musibah ini juga membuat ratusan orang terjebak di Gunung Rinjani saat sedang mendaki. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menyatakan, 689 pendaki sempat terjebak di gunung tersebut. Menurut Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho, pendaki yang naik tanggal 27 dan 28 Juli 2018 berjumlah 829 orang, terdiri dari 637 warga Negara asing WNA dan 192 warga negara Indonesia WNI.Pihaknya mencatat pendaki yang turun tanggal 29 Juli 2018 pukul WITA berjumlah 680 orang 358 WNA dan 222 WNI. Sebanyak 149 pendaki belum turun.mas indonesiasingapura Berita Terkini More 10 menit yang lalu 45 menit yang lalu 2 jam yang lalu 2 jam yang lalu 2 jam yang lalu 3 jam yang lalu
Kegiatankampanye #ayomenulis yang melibatkan ribuan anak dari belasan Sekolah Dasar ini mengusung tema 'Menulis Surat untuk Presiden RI'. Di Kabupaten Sumbawa, Kecamatan Empang, sedikitnya seribu anak dilatih menulis surat untuk berani bertutur dan mengutarakan gagasan pada sebuah tulisan serta melatih kesabaran. Sumber : Suara Lombok
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas. Surat Untuk Preside Kpd. Yth. Presiden Republik Indonesia Di Istana NegaraPresiden Jokowi yang terhormat, Tidak dapat dipungkiri bahwa peran kami para Petani sangat vital untuk perekonomian Indonesia. Tanpa panen kami, setiap orang bahkan Presidenpun tidak akan pernah merasakan yang namanya sesuap nasi dan bahan pangan lainnya. Tanpa panen kami, para buruh tani yang juga tetangga kami tidak akan pernah bisa menghidupi anak istrinya, karna sehari – hari mereka bekerja kepada Jokowi yang terhormat, saat ini kami merasa resah karna tembakau kami sudah kering dan siap dipasok ke pabrik rokok. Tapi tidak ada satupun pabrik rokok yang belum mau menerima tembakau kami karna alasan tembakau kami tercemar oleh abu vulkanik gunung raung. Lalu harus kami kemanakan tembakau kami yang menghabiskan biaya tidak sedikit. Haruskah berakhir seperti Tomat dan Lombok kami terdahulu yang hanya berakhir di kali pembuangan karna sekalipun dijual tidak akan pernah cukup untuk membayar pemetik tomat dan Lombok Jokowi yang terhormat, dalam hal ini kami merasa di-anak tirikan dengan buruh dan karyawan pabrik yang mayoritas dari mereka adalah kaum intelektual. Mereka menuntut UMR dinaikkan, beberapa hari berselang UMR langsung dinaikkan. Ingin rasanya kami berorasi seperti seperti mereka untuk menuntut harga minimum untuk hasil panen kami agar hasil panen kami tidak berakhir di kali pembuangan , tapi kami hanya orang bodoh yang tidak lulus SD yang tidak tau cara berorasi. Para Sarjana anak – anak kami lebih memilih bekerja ditempat Indor dan ber-AC. Alasan mereka Menjadi Petani itu tiak menjamin masa depan mereka. Presiden Jokowi yang terhormat, Indonesia tidak akan penah Berdikari dibidang Ekonomi selama masih Impor pangan. Kami akan bekerja keras memenuhi kuota pangan Indonesia. Cuma satu permintaan kami, Tentutakan Batas minimum untuk harga hasil panen kami. Ulut, walang sangit dan wereng biarlah menjadi urusan surut terbuka dari saya, semoga menjadi masukan kecil untuk anda dalam mentukan arah perekonomian Negara Kita tercinta Republik Saya, Lihat Money Selengkapnya
Tohitu tugasmu pak presiden. Maka ketika engkau datang ke Lombok Utara dan masyarakat pada menyambutmu, sy diam saja dan hanya melihatmu dari jauh dgn rasa sinis. Bahkan sy melarang anak istri untuk ikut larut dlm euforia kegembiraan menyambutmu.
- Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Fahri Hamzah menyampaikan surat terbuka. Surat terbuka itu dialamatkan Fahri Hamzah kepada Presiden Joko Widodo Jokowi dan pimpinan lembaga tinggi negara. Surat terbuka tersebut merupakan perwujudan dari kegelisahan mantan Wakil Ketua DPR RI tersebut terhadap kondisi kebangsaan hari ini. Berikut isi surat terbuka yang ditulis Fahri Hamzah melalui akun twitter pribadinya fahrihamzah denga tagar Selamatkan2024 Baca juga Fahri Hamzah Sentil Kunjungan Lebaran Prabowo ke Jokowi dan Megawati, Ini Isi Cuitannya Baca juga Prabowo Ziarah ke Makam Gus Dur, Kenang Momen Gus Dur Sebut Prabowo Akan Jadi Presiden di Usia Tua **** Sebenarnya saya ingin menulis surat terbuka kepada para pemimpin negeri ini khususnya kepada para pemimpin lembaga-lembaga tinggi negara; Presiden Joko Widodo Jokowi jokowi dan jajaran eksekutif, ketua DPR_RI dan jajaran legislatif serta ketua MK officialMKRI jajaran yudikatif. Sebuah pesan penting harus kita sampaikan kepada elit kita sekarang juga sebelum terlambat. Saya bingung karena terlalu banyak judul yg ingin saya tuliskan, Karena terlalu banyak yang ingin saya katakan, menjadi terlalu banyak hestek yang ingin saya tuliskan Selamatkan2024. Saya tulis Selamatkan2024 sebagai titik tolak, Karena banyak hal yg harus kita jernihkan dari begitu banyak hal prinsipil dlm sistem politik dan ketatanegaraan kita, yg kekeliruan dan kesalahan di dalamnya telah melahirkan efek buruk berantai dlm penyelenggaraan pemerintahan. Kesalahan dan kekeliruan tersebut tampak dilakukan pembiaran tanpa ada upaya memikirkan ulang secara filosofis dan mendalam untuk dijernihkan. Atau jika itu bukan merupakan pembenaran, maka Mungkin kita bisa katakan semacam kekeliruan umum. Seperti jika di sebuah negara ada yang disebut dengan common good atau kebaikan umum maka ada juga keburukan umum seperti yang kita hadapi sekarang. Salah satu bukti keburukannya adalah karena kita sudah tidak sadar bahwa itu salah dan buruk. Dan Tiba tiba saya menghendaki dan menginginkan dengan sangat bahwa sebaiknya presiden, ketua DPR dan ketua MK-lah yang harus menjernihkan masalah ini. Atau jika tidak bisa kepada orang lain maka 1 orang presiden jokowi dan wakilnya Kiyai_MarufAmin bisa mewakilinya. Harapan kepada pak Jokowi begitu tinggi karena beliau juga lah yg harus diselamatkan dari akhir yg kurang baik akibat anomali politik yg sumbernya sangat fundamental, yaitu terkait terciptanya ruang transaksi gelap dlm mendapatkan mandat kekuasaan yg berasal dari suara rakyat. Ini tentang pemilu, sebagai titik berangkat yang saya maksud. Saya merasa bahwa jika pemerintah tidak bisa memperbaiki keseluruhan kualitas demokrasi dan sistem politik kita, maka paling tidak kita berharap pemerintah bisa berkontribusi dalam memperbaiki sistem Pemilu kita. Pemilu adalah asal muasal legitimasi dan legalitas kekuasaan dari seluruh penyelenggaraan pemerintahan di semua sektor kehidupan. Tanpa pemilu tidak ada hak sekelompok orang mendapatkan kekuasaan untuk mengatur kehidupan orang lain. Pemilu adalah awal kita Selamatkan2024. Maka yang bisa kita perbaiki sekarang adalah kesalahan fatal yang menggabungkan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden, di mana syarat pencalonan presiden datang dari mandat suara rakyat yang berasal dari Pemilu 5 tahun sebelumnya. Coba kita renungkan dalam sampai di sini. Pasal 2 UUD 1945 "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD". Maka, suara rakyatlah sumber kekuasaan dlm negara demokrasi, yg suara rakyat itu harus terus diminta melalui pemilu atau rakyat harus terus memberikan mandat kuasanya terbatas dlm 5 thn sekali. Dengan diselenggarakannya pemilu legislatif dan pilpres secara serentak di waktu yang sama di satu sisi, dan di sisi yang lain syarat Capres/Cawapres dlm Pilres harus mendapatkan mandat 20
'Tolong dong Presiden, berikan kami solusi,'' katanya menirukan isi tulisan. Dalam hitungan hari, semua surat itu akan diteruskan Walhi Kalsel ke Walhi pusat. Selanjutnya, surat-surat itu disampaikan ke staf ahli kepresidenan bidang lingkungan hidup.
Back787Size KiBEkstensi File jpgPanjang 393 pxTinggi 700 pxDetail Surat Dari Lombok Untuk Presiden Koleksi No. 26. Silahkan zoom untuk melihat ukuran gambar yang lebih besar dengan mengeklik ke arah gambar. File gambar ini memiliki lisensi tergantung dari penguploadnya berikanlah atribut kepada si pengupload gambar atau ke website ini untuk Surat Dari Lombok Untuk Presiden Koleksi No. 26 Download Gambar
PakPresiden, Saya yakin dan telah pula membuktikan bahwa bapak adalah figur yang luar biasa! Dicacimaki, difitnah, dihina, dituduh kafir, dibilang komunis laknat, tapi bapak tetap saja berbuat yang terbaik bagi rakyat! Bahkan kepada mereka yang dalam kesehariannya ikut-ikutan latah mendzolimi bapak!
BATAM, – Ade Darmawan, kuasa hukum Wakil Kepala Badan Intelejen Negara Daerah Wakabinda Kepri, Bambang Prianggodo mengatakan, surat yang dikirimkan tokoh rohaniawan Pastor Chrisanctus Paschalis Saturnus atau Romo Paschal tidak beralasan. Seperti diketahui Romo Paschal mengirimkan surat ke-12 instansi, termasuk Presiden Joko Widodo Jokowi.Ke-12 instansi tersebut yakni Presiden RI; Menko Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menteri Ketenagakerjaan, Ketua Komisi I DPR, Ketua Komisi III DPR, Panglima TNI, Kapolri, Ketua BP2MI, Komnas HAM, dan Jarnas TPPO serta LPSK. Baca juga Dituduh Bekingi Sindikat Mafia TKI Ilegal, Wakil Kepala BIN Kepri Laporkan Romo Paschal ke Polisi Menurut Ade, informasi tersebut merupakan berita bohong dan bersifat pencemaran nama baik dan fitnah."Laporan yang dilaporkan klien saya ke Polda Kepri lebih ke pelanggaran penyebaran berita bohong, Junto 310 dan 311 tentang pencemaran nama baik dan fitnah," kata Ade melalui telepon, Jumat 10/2/2023. Baca juga Profil Romo Magnis Suseno, Tokoh Katolik yang Dikenal Sebagai Ahli Filsafat dan Budayawan Lantas apa isi surat tersebut? Ade mengungkapkan, isi surat tersebut berbunyi, Pekerja Migran Indonesia PMI/TKI Indonesia ke Malaysia secara illegal. Selain itu, Wakabinda Kepri telah melakukan intervensi kepada Kapolsek Kawasan Pelabuhan dengan cara menelpon agar membebaskan semua pelaku yang ditahan. Wakabinda pun dituduh mengancam akan melaporkan Kapolsek ke Propam Polda Kepri. Hingga berita ini diturunkan, kuasa hukum Romo Paschal dari Pusat Bantuan Hukum PBH Peradi Batam, Muhamad Ilyas, enggan mengomentari isi surat tersebut. “Maaf saya tidak bisa berkomentar banyak karena ini ranahnya penyidik, yang jelas saat ini kami siap mengikuti bagaimana proses hukum ke depan dan kami serahkan semuanya ke penyidik," kata Ilyas mengakhiri. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mari bergabung di Grup Telegram " News Update", caranya klik link kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
PeraturanPresiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Lombok Tengah di Praya; 4 LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN a.Melampirkan surat kehilangan dari kepolisian (Untuk KIA hilang); (Pasal 4 Permendagri 2/2016) b.Melampirkan KIA Rusak (Untuk KIA a. Pemohon mengisi F-1.02.
Menko Polhukam Mahfud MD. Jakarta Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD enggan berkomentar banyak ihwal surat terbuka dari pakar hukum tata negara Denny Indrayana. Surat itu terkait desakan agar Presiden Joko Widodo Jokowi dimakzulkan dari jabatannya. "Gak menarik untuk dibahas," ujar Mahfud ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat, 9 Juni 2023. Mahfud menilai tidak ada hal yang urgen untuk memakzulkan Presiden Jokowi. Sehingga, pernyataan mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Wamenkumham tidak perlu ditanggapi lebih jauh. Sebelumnya, Denny menyurati pimpinan DPR. Denny menilai Presiden Jokowi sudah layak untuk dimakzulkan. "Saya berpendapat, Presiden Joko Widodo sudah layak menjalani proses pemeriksaan impeachment pemakzulan karena sikap tidak netralnya alias cawe-cawe dalam Pilpres 2024," kata Denny Indrayana sebagaimana dalam surat terbuka yang juga diunggah di akun twitternya, Rabu, 7 Juni 2023. Denny berharap DPR menggunakan hak angket untuk menyelidiki dugaan keterlibatan Presiden Jokowi dalam penentuan nasib kandidat tertentu di Pilpres 2024. Jokowi dinilai menggunakan sistem hukum untuk menjegal Anies Baswedan maju dalam Pemilihan Presiden Pilpres 2024. "Dalam pandangan saya patut diselidiki oleh DPR melalui hak angket. Satu, Presiden Jokowi menggunakan kekuasaan dan sistem hukum untuk menghalangi Anies Baswedan menjadi calon presiden," ujar Denny Indrayana.
Inilahsurat yang ditulis oleh Muhammad K. Anwar yang mengaku sebagai pembenci Presiden Joko Widodo yang diunggah pada kanal youtube (youtube Channel) Rakyat Jelata. Surat tersebut ditulis di Tanjung Lombok Utara, Agustus 2018. Dan baru diunggah sebagai video pada 11 Februari 2022. Sang Pembenci menjadi makmun Sang Presiden
JAKARTA, - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Nusa Tenggara Barat NTB menyurati Presiden Joko Widodo untuk meminta gempa Lombok ditetapkan sebagai bencana nasional. Surat tersebut sudah dikirim ke Istana pada Senin 20/8/2018 hari ini. "Ia benar. Suratnya sudah saya teken dan dikirim tadi," kata Ketua DPRD NTB Baiq Isvie Rupaeda kepada Senin malam. Dalam salinan surat yang diterima disebutkan bahwa gempa Lombok sejauh ini sudah menelan 469 korban jiwa. Ribuan penduduk juga kehilangan tempat tinggal dan telah mengungsi. Dalam surat itu juga dijelaskan, setidaknya sudah terjadi empat gempa besar dalam 20 hari terakhir. Gempa pertama terjadi pada 29 Juli di Kabupaten Lombok Timur bermagnitudo 6,4 dan diikuti gempa susulannya. Baca juga 7 Fakta Terbaru Rentetan Gempa Lombok, dari 101 Gempa Susulan hingga Warga Tidur di Trotoar Gempa kedua terjadi pada 5 Agustus di Kabupaten Lombok Utara bermagnitudo 7 diikuti gempa susulannya. Gempa ketiga terjadi pada 9 Agustus di Kabupaten Lombok Utara bermagnitudo 6,7 diikuti gempa susulannya. Terakhir, Gempa terjadi pada 19 Agustus di Kabupaten Lombok Timur dengan magnitudo 5,4, disusul gempa susulan dengan magnitudo 6,5 dan 7. DPRD NTT dalam surat itu menilai, bencana gempa tersebut telah berdampak luas dan masif di seluruh provinsi NTB di Pulau Lombok maupun Sumbawa. Bencana itu telah mengakibatkan rumah rusak, serta terganggunya kegiatan ekonomi, pendidikan, pelayanan, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota se-NTB. Untuk mempercepat memulihkan keadaan masyarakat, DPRD NTB menilai penanganan pasca bencana, rehabilitasi dan recovery terhadap dampak bencana alam memerlukan penanganan yang intensif dan komitmen yang kuat dari juga Tak Hanya Makanan, Korban Gempa Lombok Butuh Terpal untuk Bangun Tenda "Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, maka kiranya Bapak Presiden RI dapat menetapkan status bencana alam gempa bumi yang melanda provinsi NTB saat ini menjadi status Bencana Nasional," demikian bunyi poin keempat surat tersebut. Menurut Baiq, dikirimnya surat ini berdasarkan rapat yang melibatkan seluruh fraksi di DPRD NTB. Seluruh fraksi secara bulat menyepakati bahwa status bencana nasional diperlukan untuk mempercepat penanganan pasca gempa."Keinginan kita semua agar ini jadi bencana nasional," kata Baiq. Kendati demikian, Presiden Jokowi belum berencana menetapkan gempa Lombok sebagai bencana nasional. Jokowi justru sedang mempersiapkan instruksi presiden Inpres tentang penanganan dampak bencana gempa bumi di Lombok. Baca juga Pemerintah Khawatir Pariwisata Terganggu jika Gempa Lombok Jadi Bencana Nasional Mengenai dorongan sejumlah pihak agar peristiwa gempa bumi di NTB ditetapkan sebagai bencana nasional, Presiden Jokowi mengatakan, yang paling penting bukanlah status demikian, namun kecepatan penanganannya."Yang paling penting menurut saya bukan ditetapkan atau tidak ditetapkan. Yang paling penting adalah penanganan langsung di lapangan bahwa pemerintah pusat total memberikan dukungan penuh bantuan kepada, baik kepada pemprov, pemkab, dan tentu saja yang paling penting kepada masyarakat. Intinya ke sana," ujar Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin 20/8/2018 siang. Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan Jokowi belum menetapkan gempa bumi di Lombok sebagai bencana nasional karena khawatir pariwisata di Lombok dan sekitarnya akan terganggu. "Kalau pakai terminologi bencana nasional nanti travel warning, kan jadi repot," kata Luhut. Kompas TV Kepala Pusat Gempa Bumi Dan Tsunami BMKG Rahmat Triyono mengatakan gempa susulan masih berpotensi terjadi di Lombok, NTB. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mari bergabung di Grup Telegram " News Update", caranya klik link kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Suratterbuka untuk presiden ri dan kapolri kepada yang terhormat bapak presiden ri di tempat kepada yang terhormat bapak kepala kepolusian ri di tempat saya yang menulis surat terbuka ini adalah seorang kader. Surat audiensi ke kementrian 2. Contoh Surat Audiensi Ke Presiden Surat audiensi ini biasa digunakan baik untuk kepentingan bisnis antar perusahaan, antar.
Back867Size KiBEkstensi File jpgPanjang 360 pxTinggi 640 pxDetail Surat Dari Lombok Untuk Presiden Koleksi No. 8. Silahkan zoom untuk melihat ukuran gambar yang lebih besar dengan mengeklik ke arah gambar. File gambar ini memiliki lisensi tergantung dari penguploadnya berikanlah atribut kepada si pengupload gambar atau ke website ini untuk Surat Dari Lombok Untuk Presiden Koleksi No. 8 Download Gambar
huuv. d3xcezcmg7.pages.dev/345d3xcezcmg7.pages.dev/34d3xcezcmg7.pages.dev/184d3xcezcmg7.pages.dev/126d3xcezcmg7.pages.dev/110d3xcezcmg7.pages.dev/419d3xcezcmg7.pages.dev/23d3xcezcmg7.pages.dev/398
surat dari lombok untuk presiden
